KABUPATEN TANGERANG – Koalisi Lembaga Anti Korupsi (Kontak) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Kabupaten Tangerang terkait polemik penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah pesisir, khususnya kasus pagar laut yang menjadi sorotan publik.
Desakan tersebut muncul di tengah perhatian masyarakat terhadap persoalan penerbitan sertifikat tanah dan dugaan penyimpangan dalam proses administrasi pertanahan di wilayah Banten dan Jawa Barat.
Koalisi menilai, persoalan pagar laut di Kabupaten Tangerang perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk proses penerbitan sertifikat, perizinan, serta keterlibatan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam tata ruang dan administrasi pertanahan.
Menurut Kontak, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum dalam proses penerbitan sertifikat dan perizinan di kawasan yang menjadi polemik tersebut.
Desak Pemeriksaan Lintas Instansi Pemkab Tangerang
Koalisi meminta KPK tidak hanya menelusuri aspek pertanahan, tetapi juga memeriksa sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai memiliki keterkaitan dengan administrasi dan perizinan di wilayah bermasalah.
Beberapa instansi yang menjadi perhatian koalisi antara lain:
Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB): Untuk menelusuri kesesuaian pemanfaatan lahan dengan ketentuan tata ruang serta kemungkinan adanya pelanggaran dalam proses evaluasi kawasan.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda): Untuk mengklarifikasi proses administrasi penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) pada bidang tanah yang menjadi polemik.
Dinas perizinan terkait: Untuk menelusuri legalitas, prosedur, serta kesesuaian perizinan yang diterbitkan di kawasan tersebut.
Koalisi berharap pemeriksaan lintas instansi dapat memberikan kejelasan mengenai proses administrasi pertanahan dan perizinan, sekaligus mengungkap apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Siap Layangkan Surat dan Gelar Aksi di Gedung KPK
Sebagai tindak lanjut atas desakan tersebut, Koalisi Lembaga Anti Korupsi menyatakan akan segera melayangkan surat resmi kepada KPK.
Koalisi juga merencanakan aksi demonstrasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak agar dugaan penyimpangan dalam penerbitan sertifikat serta perizinan lahan pagar laut di Kabupaten Tangerang ditelusuri secara menyeluruh.
Kontak merupakan gabungan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Banten yang terdiri dari:
Usrah, Ketua LSM Komppi Indonesia.
Ahmad Suhud, Direktur Eksekutif LSM BP2A2N Banten.
Abdul Hafid, Ketua LSM Biak Indonesia.
Edy Kurniawan, Ketua LSM GNR Indonesia.
Effendi Gumay, Ketua LSM Gerhana Indonesia.
Taslim Wirawan, Ketua LSM Seroja Indonesia.
Melalui langkah tersebut, koalisi berharap KPK dapat menindaklanjuti laporan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya serta mengusut setiap dugaan pelanggaran hukum berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.
Koalisi juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses penerbitan sertifikat dan perizinan, mengingat persoalan pagar laut tidak hanya berkaitan dengan administrasi pertanahan, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat pesisir dan kelestarian lingkungan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak KPK, BPN, maupun Pemerintah Kabupaten Tangerang terkait desakan pemeriksaan yang disampaikan koalisi.
(Tim)
SEO Title: Koalisi Anti Korupsi Desak KPK Periksa BPN dan Pemkab Tangerang soal Pagar Laut
Meta Description: Koalisi Lembaga Anti Korupsi (Kontak) mendesak KPK memeriksa BPN dan Pemkab Tangerang terkait polemik sertifikat SHM, HGB, dan kasus pagar laut.
Kata kunci: Koalisi Anti Korupsi, KPK, BPN Tangerang, Pemkab Tangerang, kasus pagar laut, SHM, HGB, dugaan pelanggaran pertanahan, LSM Banten.






