SERANG — Kasus kecelakaan kerja yang menimpa Rauf (29), warga Kampung Pasir Bonong, Kelurahan Gembor, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, kembali menjadi sorotan.
Korban disebut belum memperoleh penyelesaian terkait penanganan medis setelah mengalami kecelakaan kerja pada 28 Juni 2026. Bahkan, operasi lanjutan yang semestinya dijalani pada 15 Agustus 2026 disebut batal karena belum adanya jaminan biaya pengobatan dari pihak perusahaan.
Dalam kasus tersebut, nama PT Karya Nagreg Lestari dan PT Kayu Asri Indonesia disebut oleh pihak keluarga dan pendamping korban. Hingga berita ini diterbitkan, kedua perusahaan belum memberikan tanggapan resmi kepada media.
Jatuh dari Ketinggian Tujuh Meter
Menurut keterangan yang disampaikan kepada wartawan, kecelakaan terjadi pada 28 Juni 2026 ketika Rauf sedang melakukan pekerjaan pemindahan barang menggunakan forklift.
Rauf disebut jatuh dari ketinggian sekitar tujuh meter. Kepala korban kemudian membentur lantai cor hingga mengalami cedera kepala berat.
Korban selanjutnya menjalani tindakan operasi di Rumah Sakit Hermina Ciruas. Dalam penanganan awal, dokter melakukan tindakan medis terhadap cedera kepala yang dialami korban, termasuk menempatkan bagian tulang tengkorak pada bagian tubuh korban untuk sementara waktu sebagai bagian dari penanganan medis.
Rauf disebut menjalani perawatan selama sekitar 10 hari dengan jaminan dari PT Karya Nagreg Lestari, perusahaan penyalur tenaga kerja yang menurut keterangan keluarga menempatkan korban untuk bekerja di PT Kayu Asri Indonesia.
Operasi Kedua Disebut Batal
Persoalan kemudian muncul ketika korban dijadwalkan menjalani operasi lanjutan pada 15 Agustus 2026.
Menurut pihak keluarga, operasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena rumah sakit belum memperoleh kepastian jaminan atau pembayaran biaya pengobatan dari pihak perusahaan.
Pihak keluarga menyebut PT Karya Nagreg Lestari menyampaikan alasan bahwa perusahaan tidak memiliki anggaran untuk membiayai pengobatan lanjutan korban.
Akibat kondisi tersebut, keluarga mengaku berada dalam situasi sulit karena korban masih membutuhkan penanganan medis.
Pengawas Ketenagakerjaan Disebut Sudah Memanggil
Persoalan ini kemudian dilaporkan kepada pihak yang disebut sebagai MUSTAHAL serta Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Kabupaten Serang, Pandeglang, dan Lebak.
Menurut keterangan pihak pendamping korban, pengawas ketenagakerjaan telah melayangkan pemanggilan terhadap PT Karya Nagreg Lestari dan PT Kayu Asri Indonesia.
Namun, pihak keluarga dan pendamping korban menyebut kedua perusahaan tersebut belum memenuhi panggilan tersebut.
Informasi mengenai ketidakhadiran kedua perusahaan tersebut masih merupakan keterangan dari pihak pelapor dan perlu dikonfirmasi kepada masing-masing perusahaan maupun instansi pengawas.
LSM Dorong Pemerintah Daerah Turun Tangan
Ketua LSM KPK-Nusantara Banten, Aminudin, turut menyampaikan perhatian terhadap kasus tersebut.
Ia mengaku telah melayangkan surat kepada Bupati Serang dan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Serang agar persoalan yang dialami korban mendapat perhatian dan tindak lanjut.
“Jika tidak direspons segera, kami akan mengajukan audiensi langsung ke Bupati Serang dan DPRD Kabupaten Serang,” tegas Aminudin.
Menurutnya, penanganan korban kecelakaan kerja perlu mendapat perhatian serius, terutama menyangkut keberlanjutan pengobatan dan kepastian hak pekerja.
Aspek Jaminan Kecelakaan Kerja
Secara normatif, pekerja memiliki hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam UU Ketenagakerjaan, yang saat ini harus dibaca bersama perubahan melalui UU Cipta Kerja.
Di sisi lain, UU Nomor 24 Tahun 2011 mengatur kewajiban kepesertaan dalam program jaminan sosial dan kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS sesuai program jaminan sosial yang diikuti.
Sementara itu, penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) diatur antara lain dalam PP Nomor 44 Tahun 2015. Peraturan tersebut masih berstatus berlaku dan telah mengalami perubahan, termasuk melalui PP Nomor 49 Tahun 2023.
Tata cara penyelenggaraan program JKK, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua juga diatur dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 yang kemudian diubah dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2025.
Dengan demikian, apabila benar terdapat persoalan mengenai jaminan kecelakaan kerja, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, atau pembiayaan pengobatan korban, hal tersebut perlu diperiksa oleh instansi berwenang berdasarkan status hubungan kerja, kepesertaan BPJS, kronologi kecelakaan, hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan, serta dokumen medis korban.
Menunggu Klarifikasi Perusahaan
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari PT Karya Nagreg Lestari maupun PT Kayu Asri Indonesia terkait kronologi kecelakaan, status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan korban, alasan tidak dilanjutkannya pembiayaan pengobatan, maupun dugaan ketidakhadiran dalam panggilan pengawas ketenagakerjaan.
Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi kedua perusahaan maupun pihak terkait lainnya sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.
Kasus ini selanjutnya diharapkan dapat memperoleh penanganan dari instansi ketenagakerjaan dan pihak terkait agar status hak korban serta tanggung jawab masing-masing pihak dapat diketahui secara terang berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku.
Laporan: Tata






